ADMINISTRASI PEMBANGUNAN “STRATEGI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI”

Konsep pembangunan menjembatani antara masalah-masalah administratif yang biasanya muncul sewaktu pelaksanaan seperti masalah tipe personil, keuangan, organisasi-organisasi dan metode-metode kerja klasik didalam administrasi negara dengan masalah-masalah administratif yang muncul diluar pelaksanaannya seperti agen (pelaksana) perubahan. 

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Atas segala karunia dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Makalah yang berjudul “Strategi Pembangunan Administrasi” disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Muh. Luthfi Siraj S.Pd., M.Pd

Meski telah disusun secara maksimal, namun penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Demikian apa yang bisa penulis sampaikan, semoga pembaca dapat mengambil manfaat dari karya ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Makassar, 28 September 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................................... i

KATA PENGANTAR..................................................................................................... ii

DAFTAR ISI.................................................................................................................. iii

BAB I    PENDAHULUAN............................................................................................ 1

A... Latar Belakang........................................................................................... 1

B. . Rumusan Masalah...................................................................................... 1

C... Tujuan......................................................................................................... 1

BAB II  PEMBAHASAN................................................................................................ 2

A.      Peranan Serta Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional............. 2

B.       Pembangunan Administrasi dalam Rangka Administrasi Pembangunan.. 5

C.       Berbagai Sasaran Pembangunan Administrasi......................................... 10

D.      Proses Perencanaan Pembangunan............................................................ 13

E.       Penyempurnaan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan............ 14

PERSPEKTIF KELOMPOK.......................................................................................... 16

BAB III PENUTUP......................................................................................................... 17

A.      Kesimpulan................................................................................................ 17

B.       Saran.......................................................................................................... 17

DAFTAR REFERENSI................................................................................................... 18

 

BAB I

PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan menjembatani antara masalah-masalah administratif yang biasanya muncul sewaktu pelaksanaan seperti masalah tipe personil, keuangan, organisasi-organisasi dan metode-metode kerja klasik didalam administrasi negara dengan masalah-masalah administratif yang muncul diluar pelaksanaannya seperti agen (pelaksana) perubahan.

Masalah-masalah eksternal atau “Administrasi Pembangunan” menyangkut hubungan antara masyarakat dan lingkungan. Didalamnya terdapat masalah-masalah yang melekat pada penerapan program pembangunan. Administrasi pembangunan yang dibahas merupakan administrasi dari suatu program pembangunan. Pertama, administrasi pembangunan berkaitan dengan proses administrasi dari suatu program pembangunan, dengan metode-metode yang digunakan oleh organisasi besar terutama pemerintah, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan guna menemukan sasaran-sasaran pembangunan mereka.  Kedua, arti dari istilah “administrasi pembangunan” dikaitkan dengan implikasinya, tidak dengan pengertiannya secara langsung. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan administratif. Jelasnya, apabila suatu program pembangunan berhasil dilaksanakan, dengan sendirinya akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan dilingkungan masyarakat politik, termasuk perubahan kemampuan masyarakat dalam bidang administrasi.

B.       RUMUSAN MASALAH

1.        Apa saja peranan serta fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional?

2.        Bagaimana pembangunan administrasi dalam rangka administrasi pembangunan?

3.        Jelaskan berbagai sasaran pembangunan administrasi!

4.        Bagaimana proses perencanaan pembangunan?

5.        Bagaimana penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan?

C.      TUJUAN PENULISAN

1.        Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pembangunan Administrasi.

2.        Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen bersangkutan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Para pakar ilmu politik mengatakan bahwa negara merupakan bentuk perikatan yang terbesar yang dikenal oleh manusia. Suatu negara dibentuk suatu pemerintah, keberadaannya memang mutlak diperlukan antara lain untuk menjaga terpeliharanya berbagai kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan mungkin tidak sinkron, memelihara keseimbangan antara perolehan hak dan penuaian kewajiban oleh para warga yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan bersama.

“Jalan” menuju tingat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi sungguh beraneka ragam. Ada jalur politik, jalur ekonomi, jalur pendidikan, jalur hukum, dan lain sebaginya. Meskipun benar bahwa tidak semua “jalur” tersebut harus ditempuh hanya oleh pemerintah, karena masyarakat pun mutlak perlu ikut berperan serta, pemerintah tetap memainkan peranan yang sangkat penting. Peranan tersebut pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pelayana, fungsi penegakan hukum, seta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Agar peranan dan berbagai fungsi tersebut terselenggara dengan baik, mutlak diperlukan keabsahan pemerintahan yang bersangkutan.

Fungsi-Fungsi Pemeritah Terhadap Warganya

Dalam perkembangannya, setiap negara mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut telah berakibat pada pemberian empat predikat dalam peningkatan peranan pemerintah dalam mengemudikan perjalanan negara yang bersangkutan. Empat predikat tersebut ialah negara sebagi negara politik, negara sebagi negara hukum, negara sebagai negara kesejahteraan, dan negara sebagai negara administrasi yang ciri-cirinya digambar dibawah ini :

1.        Negara sebagai negara politik (political state)

Telah umum diketahui bahwa berkaitan dengan wilayah kekuasaan tertentu, adanya sejumlah rakyat dan adanya pemerintah yang sebagai suatu kesatuan politik merdeka dan berdaulat predikat tertua yang diperoleh suatu negara ialah sebagi “negara politik” (political state). Dengan predikat demikian, pemerintahan suatu negara menyelenggarakan empat fungsi pokok yang sifatnya tradisional dan klasik ( traditional and classical funcions of government). Keempat fungsi pokok itu ialah:  memelihara ketertiban dan keamanan (maintenance of peace), fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi diplomatik dan fungsi perpajakan.

Jika perkembangan fungsi tersebut di teliti, akan terlihat dua pola yang menonjol. Pola yang pertama ialah pemungutan pajak yang jenis dan jumlahnya di tentukan sejak oleh penguasa secara arbiter. Pola ini terlihat di kerajaan-kerajaan dahulu kala. Pada waktu itu, rakyat mau saja membayar berbagai jenis pajak yang ditentukan, berapapun jumlahnya dan apapun jenisnya tanpa mempertanyakan penggunaan pajak. Yang berkumpul itu. Salah satu alasannya iyalah karena adanya pandangan dikalah itu bahwa penguasa misalnya seorang raja dan kaisar adalah wakil tuhan karena itu apapun keinginiannya harus dipenuhi. Mengapdi kepada raja sering diidentikkan oleh . masyarakat dengan mengabdi kepada tuhan. Dalam situasi demikian bukanlah hal yang aneh apabila penguasa dan para mandarin yang membantunya hidup dalam suasana kemewahan meskipun rakyat hidup dalam kondisi penderitanaan dan kemiskinan. Akan tetapi dengan proses demokratisasi dibidang politik dan kehidupan kenegaraan yang kemungkinan diartikan sebagai keadulatan berada di tangan rakyat dan bahwa orang-orang yang  “ pemerintahan “ sesungguhnya menerima kekuasaan tersbebut dari rakyat sebagai “amanat” pola pertama semakin ditinggalkan dan timbulkan pola yang kedua yang pada intinya mengandung pandangan bahwa pemerintah hanya boleh memungut pajak berdasarkan undang-undang.

2.        Negara sebagai Negara Hukum

Telah disinggung dimuka bahwa, konsekuensi dari dinamika masyarakat antara lain karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi para warga negara semakin sadar akan pentingnya perolahan haknya dan kepentingan penunaian kewajibannya kepada negara dan pemerintah meskipun gejala umum menunjukkan bahwa biasanya perolehan hak lebih menonjol ketimbang penunaian kewajiban.

Bahwa jenis hak yang ingin diperoleh masyarakat, seperti perlindungan atas jiwa dan harta, perilaku yang tidak diskriminatif dimata hukum, menyelesaikan konflik atay masalah melalui jalur hukum, tidak tercabutnya hak-haknya sebagai warga negara serta tidak diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah atau penguasa.

3.        Negara sebagai Kesejahteraan Negara (Welfare State)

Sebagai halnya setiap organisasi negara pun didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa tujuan merupakan “bintang menuntut”  bagi organisasi. Untuk mempermudah pemahaman pentingnya tujuan, para pakar mengatakan bahwa tujuan dapat dikategorisasikan menjadi tujuan akhir dan tujuan antara yang dapat bersifat jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek. Ciri-ciri tujuan akhir ialah:

a)        Bersifat idealistik,

b)        Jangka waktu yang tidak terbatas

c)        Dinyatakan secara kualitatif

d)       Masih abstrak

Dengan ciri-ciri demikian, mungkin saja anggota organisasi dalam hal negara yaitu para warga negara belum atau bahkan tidak memahami makna yang konkret. Akan tetapi meskipun demikian, tiga hal fundamental perlu diperhatikan, yaitu:

a)        Tujuan diterima sebagai suatu hal yang wajar untuk dicapai

b)        Tidak perlu dipersoalkan siapa yang menentukannya yang bagi suatu negara biasanya adalah para pendirinya ( “the founding fathers of the state”)

c)        Suatu komponen masyarakat berkewajiban untuk memberikan kontribusinya demi mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah peningkatan kesejahteraan seluruh warga negara, tidak hanya dalam arti material, akan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan karena secara langsung menyangkut hakikat dan martabat manusia.

Kesemuanya itu berakibat pada predikat negara sebagai suatu “negara kesejahteraan” (Walfare State). Meskipun peningkatan kesejahteraan rakyat tidak semata-mata menjadi beban pemerintah, karena berbagai kelompok di masyarakat seperti para usahawan melalui penunaian kewajiban sosial harus turut serta memikulnya, tidak dapat disangkal bahwa konstribusi berbagai kelompok dimasyarakat tidak memadai atau bahkan mungkin sangat kecil, pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk melakukannya.

4.        Negara sebagai Negara Administratif (Administrative State)

Dinamika masyarakat akan terus berlanjut antara lain karena meski terbukanya akses terhadap pendidikan baik formal dan non-formal bagi makin banyak warga negara. Seperti telah ditekankan dalam pembahasan terdahulu, pendidikan dewasa ini di interpretasikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang berarti pendidikan tidak hanya dalam arti pemberatasan buta huruf, berbagai pelatihan dan berbagai strata pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga strata yang paling tinggi. Juga tidak hanya berarti pendidikan seumur hidup, akan tetapi juga menyangkut pendidikan dalam bidang-bidang kehidupan seperti pendidikan politik dan lain-lain. Kesemuanya itu diarahkan pada peningkatan kecerdasan bangsa sehingga para warganya menjadi “ manusia modern “

Salah satu produk pendidikan adalah warga negara yang makin sadar tentang pemeliharaan keseimbangan antar hak dan kewajiban. Dalam konteks ini pula negara sebagai negara hukum harus dilihat. Demikian pula halnya dengan pola kehidupan politik dan ekonomi yang demokratis karena melalui proses demokratisasi itulah rakyat diberdayakan.

Negara dapat mendapat predikat tersebut, timbul aksentuasi baru dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah. Artinya, semua fungsifungsi pemerintahan selaku pemegang kekuasaan yang “didelegasikan” oleh rekyat kepadany seperti fungsi politik, fungsi diplomasi, fungsi penegakan hukum, dan lain-lain tetap berlaku. Akan tetapi disamping semua fungsi tersebut, muncul kepermukaan pada tingkat yang dapat dikatan menonjol dua fungsi baru, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

B. PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1.        Langkah-Langkah Dalam Administrasi Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan nasional memerlukan suatu sistem administrasi yang andal dalam arti mampu mengambil Sembilan langkah secara tepat, diantaranya:

a.         Penumbuhan Motivasi untuk Membangun

Rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah dalam arti peningkatannya. Para elite administrative di lingkungan pemerintahan melalui kerja sama dengan berbagai kelompok elite lainnya –terutama elite politik, elite dunia usaha, dan elite pembentuk opini di masyarakat- bertanggungjawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun.

b.        Perumusan dan pengambilan Keputusan Politik

Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbanngan lain seperti: (a) pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak mana pun dalam negara, (b) hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara, dan (c) pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat.

c.         Peletakan Dasar Hukum

Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pemerintah diperlukan dasar hukum untuk: (a) menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak; (b) peruntukan lahan; (c0 perlakuan terhadap investor asing; (d) berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya.

Tergantung pada tingkatannya, peraturan perundang-undangan tersebut ada yang harus dirumuskan dan ditentukan oleh lembaga legislatif dimana diperlukan kerja sama yang erat, akan tetapi tidak sedikit di antaranya bersifat pengaturan pelaksanaan dan mempunyai kekuatan hukum apabila  ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintahan sendiri.

d.        Perumusan Rencana Pembangunan Nasional

Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis “SWOT” yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara (Strenghts), mengenali kelemahan yang mungkin ada (Weaknesses), mampu memanfaatkan peluang (Opportunities), dan siap menghadapi ancaman (Threats) baik yang dating dari dalam negeri sendiri maupun yang dating dari luar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasioanal pada umumnya bersifat indikatif.

e.         Penentuan dan Perumusan Program Kerja

Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Akan tetapi maknanya yang lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktir ketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respons, skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek serta alokasi dana dan daya makin tepat. Singkatnya memungkinkan pelaksanaan rencana secara efisien dan efektif.

f.         Penentuan Proyek-Proyek Pembangunan

Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur: bentuknya, lokasinya, dan dan daya yang dialokasikan, satuan kerja penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil yang di harapkan, dan pemanfaatannya.

Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena  tiga pertimbangan utama. Pertama, menurut pengamatan dan penelitian banyak pihak, sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Kecenderungan demikian sering timbul karena penghasilan para pelaksanannya bertambah dengan adanya honorarium penanganan proyek. Kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

g.        Implementasi Rencana dan Program Kerja

Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja di rumuskan demikian rupa sehingga secara teoritis tepat, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrument pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan, pemantauan yang dalam manajemen dikenal dengan istilah “self-monitoring” suatu hal yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan para pelaksana.

h.        Pentingnya Sistem Penilaian

Seperti diketahui penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil  yang nyatanya dicapai.

i.          Pentingnya Mekanisme Umpan Balik

Karena administrasi, termasuk administrasi pembangunan, merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah pentingnya mekanisme umpan balik harus dolihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu, mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja, maupun kegiatan-kegiatan operasional.

2.        Paradigma “Baru” Administrasi Negara

Para pakar administrasi pembangunan telah mengembangkan sejumlah paradigm baru administrasi negara yang akan dijelaskan dibawah ini.

a)        Aparatur yang Berdaya Guna

Paradigma ini sesungguhnya merupakan salah satu paradigma klasik, akan tetapi ternyata tetap relevan bagi setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Bahkan daya guna atau efisiensi merupakan salah satu prinsip manajemen yang harus selalu dipegang teguh oleh semua pihak.

b)        Aparatur yang Berhasil Guna

Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan pula. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kerja merupakan “saudara kembar” dari efisiensi.

c)        Aparatur yang Produktif

Produktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasi (output) yang maksimal dengan menggunakan masukan (input) yang minimal. Agar berkerja secara produktif, proses yang terjadi harus efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, produktivitas merupakan hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas.

d)       Aparatur yang Bersih

Apakah dinyatakan secara eksplisit atau sekedar emplisit, mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu harus diakui bahwa betapapun gencarnya upaya yang dilakukan dalam menciptakan aparatur yang bersih, patologi birokrasi selalu ada dalam pemerintahan manapun.

e)        Aparatur yang Berwibawa

Dapat ditegaskan bahwa wibawa aparatur pemerintah tidak bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya. Wibawa tersebut timbul antara lain karena: (a) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prosedur yang sederhana tetapi bersahabat, (b) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (c) kemahiran dan keterampilan yang tinggi dalam menyelenggarakan fungsinya, (d) disegani tetapi tidak ditakuti oleh masyarakat, (e) pemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak manapun di masyarakat tetapi dengan mudah dapat di akses oleh warga masyarakat yang membutuhkannya, kecuali informasi yang menyangkut rahasia negara.

f)         Aparatur yang Profesional

Telah umum dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme ialah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para “clientele”. Berkaitan dengan itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk tugas dengan segala implikasinya dan keterampilan yang memungkinkan para tenaga pelaksana bekerja dengan baik karena dikuasainya berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas pekerjaan.

g)        Aparatur yang Kreatif

Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi apabila: (a) terdapat iklim yang mendorong para anggota birokrasi pemerintahan untuk mencari ide baru dan konsep baru menerapkannya secara inovatif; (b) terdapat kesediaan pimpinan untuk memberdayakan para bawahannya antara lain melalui partisipasi para bawahan tersebut untuk mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan tugasnya, kariernya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ditempat pekerjaan. Dengan demikian, para pelaksana berprakarsa dalam pelaksanaan tugas dan tidak hanya bersifat menunggu perintah atau intruksi baru bergerak.

h)        Aparatur yang Inovatif

Berkaitan erat dengan kreativitas adalah sifat inovatif yang perwujudannya biasanya berupa hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan dan mengunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

i)          Aparatur yang Transparan

Paradigma ini sangat penting karena antara lain sebagai konsekuensi proses demokratisasi, masyarakat semakin menuntut keterbukaan pemerintah. Transparansi harus terjadi karena dengan demikian masyarakat akan mengetahui berbagai hal seperti: (a) tidak adanya tindakan pemerintah yang merugikan rakyat banyak, (b) oknum-oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, (c) prosedur perolehan haknya, (d) penegakan hukum yang “tidak pandang bulu”, dan segi-segi kehidupan bernegara lainnya yang benar-benar menjurus pada peningkatan mutu hidup.

j)          Aparatur yang Tanggap

Tidak dapat dipungkiri bahwa karena dinamika masyarakat dan berkat kemajuan yang dicapai oleh suatu negara bangsa melalui pembangunan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru, dan tuntunan baru. Terhadap semua inilah diperlukan aparatur yang responsif atau tanggap. Tidak tanggap dapat berarti kekecewaan rakyat yang pada gilirannya mungkin berakibat pada timbulnya “krisis kepercayaan kepada pemerintah”.

k)        Aparatur yang Peka

Kepekaan sebagai paradigma administrasi negara pada dasarnya, berarti kemampuan melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai hal yang terjadi dan memberikan respon yang sesuai. Kepekaan aparatur dalam hal ini berarti kecekatan manfaatnya sehingga menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja di masa depan yang pada gilirannya akan meningkatkan wibawa pemerintah dan kepuasan batin bagi para pelaksananya.

l)          Aparatur yang Antisipatif dan Proaktif

Aparatur yang antisipatif dan proaktif adalah yang mampu mengenali sifat, jenis dan bentuk perubahan yang terjadi, dan mengantisipasinya secara dini.

m)      Aparatur yang Mempunyai Visi

Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi pemerintah harus berorientasi ke masa depan. Masa depan adalah produk masa sekarang. Oleh karena itu, masa kini perlu dikenali dengan tepat dan berdasarkan pemahaman itulah masa depan di prediksi.

C.   BERBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI

1.        Pengembangan Kelembagaan

Empat hal yang akan dibahas secara rinci mengenai aspekmkelembagaan dilingkungan eksekutif pemerintahan negara yaitu sebagai berikut.

a.         Prinsip-Prinsip Organisasi

Untuk mencapai sasaran pembangunan adimistrasi dilihat dari aspek kelembagaannya ialah pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi penerapannya. Sepuluh prinsip yang menonjol adalah kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan kebijaksanaan tentang pola pengambilan keputusan, dan rentang kendali.

b.        Pentingnya Pendekatan Kesisteman

Pada dasarnya, pendekatan kesisteman berarti bahwa bagaimanapun pembagian tugas dilakukan yang kemudian dilembagakan dalam berbagai satuan kerja –baik yang sifatnya selaku pelaksana tugas pokok maupun tugas penunjang- semuanya harus bergerak sebagai kesatuan utuh.

c.         Tipologi Struktur Organisasi

Pengenalan berbagai tipologi struktur organisasi sangat penting. Dengan pengenalan tersebut, ciri-cirinya –dalam arti kekuatannya dan kelemahannya- diketahui dan dengan demikian mempermudah penentuan pilihan struktur yang paling tepat untuk digunakan.

Teori organisasi klasik mengetengahkan berbagai tipe organisasi yaitu organisasi lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional, organisasi matriks, dan organisasi kepanitiaan (“adhocracy”). Satu catatan kecil yang perlu dibuat ialah bahwa khusus di lingkungan angkatan bersenjata dikenal pula dua tipe yang lain yaitu tipe direktorat dan “general staff” yang tidak dibahas dalam karya tulis ini karena kurang relevansinya dengan sasaran pembahasan.

d.        Kejelasan Mekanisme dan Prosedur Kerja

Pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi dengan pendekatan kesisteman yang telah dibahas dimuka. Dikatakan demikian karena ketiga alasan pokok.

Pertama: mekanisme dan prosedur kerja merupakan “peraturan permainan” yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektor dan multideminsional.

Kedua: kebenaran pandangan ini juga terlihat dari teori organisasi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan roda suatu organisasi, harus terjawab pertanyaan-pertanyaan: (a) siapa yang melakukan kegiatan apa, (b) siapa bertanggung jawab kepada siapa, (c) siapa berinteraksi dengan siapa, (d) jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi, dan (e) saluran komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa.

Ketiga: kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi dan kegaiatannya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perumusan dan penentuan kebijaksanaan, penegakan disiplin masyarakat, dalam melakukan pemungutan dana dari masyarakat serta penggunaannya, dan dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat luas.

2.        Manajemen Sumber Daya Manusia

a           Kerangka Dasar Pemikiran Manajemen Sumber Daya Manusia

Sangat penting untuk memahami kerangka dasar pemikiran dalam menjalankan manajemen sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan organisasi menghadapi berbagai tantangan. Setiap organisasi selalu menghadapi berbagai tantangan. Bagi organisasi di lingkungan pemerintahan tantangan tersebut dapat bersifat global dan/atau regional, yang berasal dari lingkungan, internal organisasi, fungsional, dan individual.

b          Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang harus terselenggara dengan sebaik mungkin agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi semua satuan kerja pelaksana tugas pokok, diantaranya: penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penyelenggaraan program orientasi, penempatan, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan, manajemen sistem imbalan yang efektif, perencanaan dan pengembangan karier, penilaian kinerja, pemeliharaan hubungan antara atasan-bawahan yang serasi, dan pemensiunan.

3.        Pengembangan Kemampuan (Capacity Building)

Salah satu wahana yang paling efektif untuk melakukan pengetahuan dan keterampilan ialah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal yang sangat mendasar untuk dijadikan titik tolak berpikir tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pengembangan kemampuan ialah bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif sangat singkat dan oleh karena itu perlu selalu di mutakhirkan.

4.        Pengembangan Citra Positif

Pimpinan pemerintahan pada umumnya menginginkan adanya aparatur yang bersih dan memiliki citra positif. Terlepas dari praktek-praktek yang terjadi di lapangan, citra negatif birokrasi itu harus diubah sehingga menjadi citra positif. Berbagai cara yang dapat ditempuh antara lain ialah komitmen manajemen puncak untuk memberantas korupsi dan kolusi, menjadikan diri sebagai panutan dan teladan, pengenaan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, peningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk berani menuntut pegawai negeri agar bertindak dan bersikap jujur dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak justru membela para bawahannya karena jiwa korsa (esprit d’ corps) yang “salah kaprah”.

5.        Perihal Budaya Organisasi

Budaya organisasi mencakup semua segi kehidupan organisasional mulai dari yang filsafati, strategi, kebijaksanaan, etos kerja, sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berinteraksi satu sama lain, dan sebagainya. Singkatnya budaya organisasi mengatur cara berperilaku dalam organisasi yang bersangkutan.

Pentingnya penciptaan, penumbuhan, dan pemeliharaan budaya organisasi terlihat lebih jelas lagi apabila diingat bahwa budaya organisasi mempunyai lima fungsi yang sangat penting, yaitu: (a) sebagai penentu batas-batas perilaku, (b) perekat yang menjamin kesatuan dan persatuan di kalangan para anggotanya, (c) untuk mengurangi ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif, (d) untuk mengurangi kegiatan pengendalian dan pengawasan para pejabat pimpinan terhadap para bawahannya, dan (e) pinjaman stabilitas sosial dalam organisasi. Sasaran akhirnya ialah agar seluruh anggota organisasi melakukan penyesuaian yang diperlukan sehingga menampilkan perilaku yang sesuai dengan “the way things are done in this organization”.

D.   PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pada dasarnya baik dengara-negara industri ataupun negara berkembang dewasa ini sedan mencoba menerapkan teknik-teknik baru dalam perencanaan nasional. Rencana pembangunan menjadi identik dengan latihan-latihan teknis mengalokasikan sumber-sumber keuangan. Sementara itu berbagai kegiatan yang termasuk didalam proses perumusan dan penerapan perencanaan pembangunan, implikasi sosial akibat diterapkannya rencana berskala makro, akibat-akibat yang ditimbulkan dari distribusi kekuasaan, serta perilaku dan kemampuan birokrasi kecenderungan dilupakan.

          Sudah menjadi rahasia umum bahwa rencana alokasi sumber daya secara optimum biasanya diberikan pada ahli ekonomi makro, diserap oleh para pengambiil keputusan kemungkinan di kontrol secara mekanistik dan rasional oleh seseorang atau sekelompok kecil pejabat melalui jaringan hubungan kekuasaan maupun menurut pada eselon dibawahnya dalam hierarki administratif. Bahan-bahan pemikiran yang banyak terdapat dinegara sedang berkembang terbungkus dibalik kegiatan-kegiatan praktis yang mengintegrasikan kedalam sistem politik dan sistem administrasi.

          Sejumlah riset yang dilakukan telah memberikan pandangan kritis terhadap proses dan konsekuensi-konsekuensi yang timbulkan perencanaan pembangunan sebagai gejala sosial nyata. Riset tersebut juga mengajukan tinjauan dari perspektif perilaku sosial guna mengidentifikasi dan memberikan ukuran-ukuran politik dan administratif yang seharusnya digunakan demi mempertahankan kelanjutan kegiatan yang telah direncanakan melalui kebijksanaan negara karena di dalamnya terkandung kontroversi utama dalam pembagian manfaat dan biaya.

Riset ini juga berusaha mengetengahkan kontrol dari dalam dengan mengidentifikasikan sejumlah akibat tersembunyi dan pencegahan-pencegahannya yang dimungkinkan melalui berbagai kegiatan agen perencanaan pemerintah dalam rangka memberikan pengarahan kegiatannya.

Adapun yang lebih penting adalah dilakukannya analisa mengenai arus jaringan informasi yang kompleks dalam perencanaan nasional. Penelitian juga memberikan saran tentang saat dilakukannya langkah politik tertentu untuk mempertahankan konsensus yang dibutuhkan sebagai dasar penerapan keputusan.

Dalam perhitungan jangka panjang hal ini akan membantu dilaksanakannya percobaan metode pencampuran antara pendekatan perilaku dan pendekatan normatif yang keduanya diharapkan saling mendukung rasionalitas dan daya guna rencana pembangunan. Ini berarti melibatkan juga ukuran-ukuran ekonomi dan pendekatan keilmuan lainnya yang dewasa ini telah menggunakan teknologi maju sehingga mampu mengalokasikan sumber daya melalui pola-pola yang konsisten. Tentu hal itu akan mendukung terciptanya preferensi sosial dengan biaya minim dan pengendalian kualitas dalam suatu kegiatan yang kompleks.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut doharapkan lahirnya pelaksanaan rencana nasional yang lebih efektif dibanding bila keduanya dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun demikian tampak bahwa kedua aliran pendekatan tersebut belum dapat berkomunikasi satu dengan lainya secara efektif.

E.   PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Salah satu hambatan pokok terhadap kemampuan administrasi negara untuk mendukung tugas-tugas baru dalam pelaksanaan pembangunan adalah karena seringkali birokrasi pemerintah itu sendiri sebagai ciri-ciri yang melekat padanya, seperti : kemampuan pelaksanaan lebih ditunjukan kepada segi “memerintah”, dan menjamin tertib pelaksanaan hukum. Sikap yang legalisisti dalam pemecahan masalah dan tidak inovatif. Orientasi terhadap senioritas dan status , dan masih terhadap banyak paternalisme dan “spoil system” dalam administrasi kepegawaian. Proses pembagunan nasional secara berencana pada dirinya merupakan pula suatu dukungan terhadap kemungkinan penyempurnaan administrasi negara.

Perbaikan dan penyumpurnaan administrasi negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan :

1.        Usaha perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh.

2.        Perbaikan dan penyumpurnaan administrasi yang dilakukan secara sebagian-sebagian.

Demikian pula administrasi negara harus menghadapi tuntutan-tuntutan sebagai akibat proses pembagunan itu sendiri yang dihadapi banyak negara seperti laju pertambahan penduduk yang cepat, laju pertumbuhan industri dan urbanisasi, pembangunan dalam bidang pertanian, masalah lingkungan hidup, tambahnya pengangguran dan ketegangan-ketegangan sosial dan lai-lain. Pembagunan berarti pula menanggap masalah-masalah khas yang merupakan kelemahan dan perlu dibina ataupun kelemahan-kelemahan sebagai hasil sampingan dari pada pembagunan. Perhatian perlu diberikan pula kepada kenyataan bahwa pembagunan yang terlaksana di berbagai negara masih menunjukan kurang wajarnya penyebaran hasil-hasil pembagunan itu sendiri. Penyempurnaan administrasi dapat pula mempengaruhi perubahan sikap, nilai, dan institusi. Tetapi sebaliknya penyempurnaan administrasi dapat pula mempengaruhi perubahan sikap-sikap dan nilai-nilai.

Dalam rangka pembangunaan nasional secara berencana maka pembagunan institusi ini merupakan wilayah yang mendapat perhatian bertambah besar dalam administrasi pembagunan. Mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan administrasi negara untuk pelaksaan pembagunan, perlu dilihat kelemahan-kelemahan administrasi negara yang ada serta tantangan-tatangan yang dihadapi terutama yang terdapat di negara-negara baru berkembang. Dengan dasar tersebut diidentifikasi wilayah-wilayah dimana penyempurnaan administrasi negara perlu diusahakan, dan arah usaha penyempurnaan yang diharapkan dapat dilakukan.

Sejak tahun 1966 indonesia telah pula mengusahakan penyempurnaan administrasi negara dengan pertimbangan berbagai pokok-pokok pikiran yang diuraikan terdahulu. Hal ini merupakan kecenderungan yang menunjukkan berkembangnya orientasi berdasarkan konsep administrasi negara merupakan bahagian yang integral dari pada usaha pembagunan berencana yang menyeluruh. Rencana usaha penyempurnaan administrasi negara merupakan bahagian rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah pembangunan. Dapat dikemukakan di sini bahwa perencanaan penyempurnaan administrasi negara termuat di dalam rencana pembagunan lima tahun pertama.

PERSPEKTIF KELOMPOK

BAB III

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Administrasi Pembangunan adalah cara yang dilakukan pemerintah mengisi peranan dominan didalam proses pembangunan secara keseluruhan. Ini meliputi prosedur-prosedur teknis dan pengaturan organisasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Kegiatan pembangunan menyangkut mobilisasi sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintahan, serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan.

Menurut Alfred Diamant, ada rezim yang mengarahkan masyarakatnya menjadi menghendaki industrialisasi cepat, rezim demikian disebut sebagai development movement regine (rezim gerakan pembangunan). Dan untuk itu negara-negara yang berkembang melakukan beberapa strategi untuk melakukan peningkatan administrasinya. Strategi umum yang dilakukan negara berkembang untuk meningkatkan administrasinya tersebut dapat berupa dukungan politik dan pendidikan. Sedangkan strategi khusus yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut apabila ternyata masalah paling menonjol yang dihadapi suatu negara berkembang adalah integrasi, identitas, dan penetrasi, maka perhatian paling besar juga harus ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat mengatasi maalah-masalah tersebut. Secara operasional ini berarti dalam waktu dekat harus ada upaya meningkatkan kemampuan militer, kepolisian dan teknik pengendalian administrasi yang ditinggalkan oleh pemerintah penjajah.

B.   SARAN

Sebagai negara berkembang, kita dapat menerapkan strategi-strategi khusus dalam rangka pembangunan negara kita. Suatu usaha peningkatan kemampuan administrasi tidap dapat berjalan kecuali apabila proses perubahan dimaksud menjamin adanya pembatasan ruang lingkup, berlangsung secara terus-menerus dan mendapat dukungan dari pusat kekuasaan politik di negara tersebut. Oleh karena itu, kita berharap agar pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik sadar akan betapa pentingnya andil mereka dalam menentukan nasib bangsa.

DAFTAR REFERENSI

Riggs, Fred W. 1986. Administrasi pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi. Jakarta: Rajawali.

Siagian, Sondang P. Tanpa Tahun. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.